Gempa Aceh, Kementerian PUPR Percepat Rekonstruksi Sekolah

Nasional, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimulyono membentuk satuan tugas infrastruktur untuk percepatan penanganan bencana gempa di Aceh.

Satuan tugas di bawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tersebut melaksanakan rekonstruksi dan fokus pada pembangunan infrastruktur berupa sekolah, kantor pemerintah, pasar, masjid, dan pesantren.

"Kami kira infrastruktur PUPR tidak banyak yang mengalami kerusakan, namun kami ditugaskan untuk segera melakukan identifikasi dan melakukan rekonstruksi," kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian PUPR Danis H. Sumadilaga yang ditunjuk Basuki untuk melaksanakan tugas tersebut, melalui siaran tertulisnya, Senin, 19 Desember 2016.

Danis mengatakan, pihaknya akan mengutamakan fasilitas pendidikan yang mengalami kerusakan. Bangunan sekolah akan direhabilitasi dan segera direkonstruksi setelah melalui audit, dan membersihkan puing-puing bangunan. Sebabnya, peserta didik akan mulai masuk sekolah pada awal Januari 2017.

"Dengan adanya bangunan sementara diharapkan anak-anak sekolah tidak mengalami trauma berkepanjangan," ujar Danis.

Menurut Danis, rehabilitasi dan rekonstruksi akan dibagi ke dalam tiga program. Pertama, pembersihan puing-puing yang dilaksanakan dua pekan sampai akhir Desember 2016.

Tahap kedua, pihaknya akan melaksanakan pembangunan ruang kelas sementara yang ditargetkan selesai pada akhir Januari 2017. Pembangunan ruang kelas akan dilaksanakan oleh BUMN konstruksi maupun konsultan sebagai pengawas.

Tahap ketiga, dia berujar, akan dilaksanakan rekonstruksi sekolah secara permanen dari Februari-Desember 2017. Pada tahap ini juga akan dilaksanakan oleh BUMN konstruksi maupun konsultan sebagai pengawasnya.

Berdasarkan data BNPB per 19 Desember 2016, sebanyak 159 sekolah teridentifikasi mengalami kerusakan ringan dan berat.

Dari angka tersebut, Kementerian PUPR akan melakukan pembersihan terlebih dulu sambil melakukan audit teknis maupun non teknis, sebagai acuan tindak lanjut apakah harus direkonstruksi atau hanya perbaikan.

"Saat ini, BNPB telah membersihkan 13 sekolah, delapan di antaranya sudah bersih 100 persen. Kami akan fokus di 13 sekolah tersebut," kata Danis menambahkan.

Kementerian PUPR juga menyuplai air bersih dan sanitasi kepada para pengungsi. Tercatat sudah ada 46 hidran air umum dan sepuluh toilet portable yang terpasang di lokasi pengungsian di Kabupaten Bireun dan Pidie Jaya.

FRISKI RIANA

Baca juga:
Ada Pesan Khusus pada Pecahan Rupiah Baru
Jokowi Perintahkan Polisi Tindak Tegas Ormas Pelaku Sweeping
Jokowi Penasaran dengan Insiden Kartu Merah Abduh Lestaluhu

Imbas Adanya Sweeping FPI, Jokowi Panggil Kapolri Tito

Guru Sebut Rencana Perbaikan UN Tak Substantif

Nasional, Jakarta - Keputusan pemerintah mempertahankan Ujian Nasional menuai kritik keras dari Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI). Bahkan mereka menganggap rencana perbaikan UN oleh pemerintah tidak substantif.

"Solusi yang dipersiapkan oleh pemerintah itu teknis, bukan substantif. Dan, hal itu tidak akan mengubah banyak," ujar Sekretaris Jenderal FSGI Retno Listyarti saat dihubungi Tempo, Senin, 19 Desember 2016.

Presiden Joko Widodo memutuskan untuk membatalkan rencana moratorium UN karena merasa hal itu masih dibutuhkan. UN masih menjadi tolak ukur kualitas pelajar Indonesia. Jokowi beranggapan akan sulit mengukur kualitas pelajar Indonesia setelah menjalani kegiatan belajar dan mengajar tanpa UN.

Keputusan mempertahankan UN itu diikuti dengan sejumlah rencana perbaikan untuk memastikan hasil UN ke depannya lebih baik. Beberapa di antaranya adalah pembuatan kisi-kisi nasional serta perbaikan kualitas guru tersertifikasi.

Baca juga:
Ini Alasan Guru Kecewa Moratorium Ujian Nasional Batal
Batal Dimoratorium, Jokowi: UN Jadi Tolok Ukur Pelajar
Batal Dimoratoriumkan, Muhadjir Gerak Cepat Siapkan UN 2017

Menurut Retno, kedua solusi itu lebih ke arah teknis dan bukan substantif karena sama sekali tidak mengubah inti UN. Artinya, UN tetap terlaksana seperti apa adanya. Ia menilai, yang diberbaiki hanya yang mendukung UN itu sendiri.

Apabila pemerintah ingin mempertahankan sistem serupa UN, menurut Retno, seharusnya yang dilakukan adalah membuat alternatifnya yaitu Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN). Nantinya USBN adalah sisyem di mana ujian dibuat oleh sekolah sendiri, menyesuaikan dengan kondisi dan kualitas sekolah, tetapi mengacu pada standar-standar yang ditetapkan pemerintah.

"UN yang sekarang itu seperti penyeragaman sistem pendidikan nasional. Padahal, tujuan Nawacita Presiden Joko Widodo adalah menghilangkan penyeragaman sistem pendidikan nasional," ujar Retno menegaskan.

Ditanya apa yang bisa diperbuat para guru terhadap keputusan pemerintah ini, Retno mengatakan tidak ada. Menurut dia, apa yang bisa diperbuat sekarang adalah menyiapkan diri untuk UN 2017 dalam waktu yang semakin mepet. "Sambil kami tetap berjuang agar moratorium UN bisa tercapai nantinya," ujarnya.

ISTMAN M. P.

Jalani Sidang Lanjutan, Ahok Dapat Dukungan Moril Sang Ibu

Kemenhub Tambah Dua Kapal Patroli

NasionalKementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menambah armada kapal patroli di perairan Indonesia. Dua kapal Patroli kelas II pesanan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Tanjung Priok telah bersandar di dermaga Pangkalan PLP Tanjung Priok pada 17 Desember 2016 lalu.

Kedua kapal ini telah diresmikan Direktur KPLP Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Viktor Vikki Subroto yang mewakili Direktur Jenderal Perhubungan Laut Tonny Budiono pada beberapa pekan lalu. Pelayaran kedua kapal patroli itu telah dilaksanakan pada 13 Desember 2016. Kapal bertolak dari Batam sekitar pukul 09.30 dan tiba di pangkalan PLP Tanjung Priok esok hari sekitar pukul 15.30.

Menurut Viktor, kapal patroli tersebut dibangun melalui kontrak pembangunan paket A dan paket B oleh galangan kapal PT Karimun Anugrah Sejati, Batam, dengan nomor kontrak pembangunan HH.01/KPL-II-A/PFKPLP/XI/2015 tanggal 27 November 2015. Kapal pertama, KN Damaru P-214, diluncurkan pada 17 Oktober 2016 dan kapal kedua, KN Jembio P-215, pada 18 Oktober 2016.‎ Selanjutnya, kedua kapal tersebut diuji coba pada 7 dan 8 Desember 2016.

Viktor menuturkan, selain penjagaan keselamatan berlayar, kapal patroli juga berfungsi sebagai rescue untuk pemadaman musibah kebakaran kapal. "Kapal dilengkapi dengan main fire pump dan water canon dengan daya jangkau lebih-kurang 100 meter," ujar Viktor di Jakarta, Sabtu, 17 Desember 2016.

Menurut Victor, kedua kapal PLP ditempatkan di Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Tanjung Priok untuk memperkuat armada kapal patroli saat ini. "Di PLP Tanjung Priok sebelumnya terdapat 11 armada. ‎Dengan adanya dua tambahan kapal, maka menjadi 13 armada," kata Viktor.

‎Ia menjelaskan, dua kapal patroli kelas II ini memiliki panjang keseluruhan (LOA) 44,50 meter, lebar 7,80 meter, dan tinggi 4 meter. Draft 2,20 meter dengan engine 2x 1.900 HP dan kecepatan maksimum 24 knot. "Jarak jelajah dua kapal ini 1.500 NM dengan jumlah kru 26 orang untuk masing-masing kapal," ucap Viktor.

Di tempat terpisah, Dirjen Tonny menjelaskan, dengan adanya penambahan armada kapal patroli tersebut, tentu akan memperkuat fungsi patroli laut KPLP di perairan Indonesia, khususnya di wilayah kerja PLP Tanjung Priok. "Adanya penambahan dua kapal ini, selain menambah kekuatan armada kapal patroli milik Kemenhub, juga menunjukkan eksistensi KPLP di bidang keselamatan, keamanan, dan perlindungan lingkungan maritim," ujar Tonny.

Tonny juga berpesan kepada nakhoda dan para awak kapal negara untuk selalu menjaga keandalan kapal patroli dan selalu siap sedia bertugas ketika benar-benar dibutuhkan untuk melakukan penyelamatan di laut. "Kapal patroli KPLP harus dapat diandalkan ketika ada kebutuhan penyelamatan di laut. Di sinilah fungsi KPLP sesungguhnya, serta dilihat dan dirasakan langsung oleh masyarakat Indonesia," kata Tonny. (*)

Gas Menyerang, 6 Warga Blok Cepu Dilarikan ke Rumah Sakit

Legenda Hollywood Zsa Zsa Gabor Meninggal di Usia 99 Tahun