Gempa Aceh, Kementerian PUPR Percepat Rekonstruksi Sekolah

Nasional, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimulyono membentuk satuan tugas infrastruktur untuk percepatan penanganan bencana gempa di Aceh.

Satuan tugas di bawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tersebut melaksanakan rekonstruksi dan fokus pada pembangunan infrastruktur berupa sekolah, kantor pemerintah, pasar, masjid, dan pesantren.

"Kami kira infrastruktur PUPR tidak banyak yang mengalami kerusakan, namun kami ditugaskan untuk segera melakukan identifikasi dan melakukan rekonstruksi," kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian PUPR Danis H. Sumadilaga yang ditunjuk Basuki untuk melaksanakan tugas tersebut, melalui siaran tertulisnya, Senin, 19 Desember 2016.

Danis mengatakan, pihaknya akan mengutamakan fasilitas pendidikan yang mengalami kerusakan. Bangunan sekolah akan direhabilitasi dan segera direkonstruksi setelah melalui audit, dan membersihkan puing-puing bangunan. Sebabnya, peserta didik akan mulai masuk sekolah pada awal Januari 2017.

"Dengan adanya bangunan sementara diharapkan anak-anak sekolah tidak mengalami trauma berkepanjangan," ujar Danis.

Menurut Danis, rehabilitasi dan rekonstruksi akan dibagi ke dalam tiga program. Pertama, pembersihan puing-puing yang dilaksanakan dua pekan sampai akhir Desember 2016.

Tahap kedua, pihaknya akan melaksanakan pembangunan ruang kelas sementara yang ditargetkan selesai pada akhir Januari 2017. Pembangunan ruang kelas akan dilaksanakan oleh BUMN konstruksi maupun konsultan sebagai pengawas.

Tahap ketiga, dia berujar, akan dilaksanakan rekonstruksi sekolah secara permanen dari Februari-Desember 2017. Pada tahap ini juga akan dilaksanakan oleh BUMN konstruksi maupun konsultan sebagai pengawasnya.

Berdasarkan data BNPB per 19 Desember 2016, sebanyak 159 sekolah teridentifikasi mengalami kerusakan ringan dan berat.

Dari angka tersebut, Kementerian PUPR akan melakukan pembersihan terlebih dulu sambil melakukan audit teknis maupun non teknis, sebagai acuan tindak lanjut apakah harus direkonstruksi atau hanya perbaikan.

"Saat ini, BNPB telah membersihkan 13 sekolah, delapan di antaranya sudah bersih 100 persen. Kami akan fokus di 13 sekolah tersebut," kata Danis menambahkan.

Kementerian PUPR juga menyuplai air bersih dan sanitasi kepada para pengungsi. Tercatat sudah ada 46 hidran air umum dan sepuluh toilet portable yang terpasang di lokasi pengungsian di Kabupaten Bireun dan Pidie Jaya.

FRISKI RIANA

Baca juga:
Ada Pesan Khusus pada Pecahan Rupiah Baru
Jokowi Perintahkan Polisi Tindak Tegas Ormas Pelaku Sweeping
Jokowi Penasaran dengan Insiden Kartu Merah Abduh Lestaluhu

Imbas Adanya Sweeping FPI, Jokowi Panggil Kapolri Tito

Guru Sebut Rencana Perbaikan UN Tak Substantif

Nasional, Jakarta - Keputusan pemerintah mempertahankan Ujian Nasional menuai kritik keras dari Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI). Bahkan mereka menganggap rencana perbaikan UN oleh pemerintah tidak substantif.

"Solusi yang dipersiapkan oleh pemerintah itu teknis, bukan substantif. Dan, hal itu tidak akan mengubah banyak," ujar Sekretaris Jenderal FSGI Retno Listyarti saat dihubungi Tempo, Senin, 19 Desember 2016.

Presiden Joko Widodo memutuskan untuk membatalkan rencana moratorium UN karena merasa hal itu masih dibutuhkan. UN masih menjadi tolak ukur kualitas pelajar Indonesia. Jokowi beranggapan akan sulit mengukur kualitas pelajar Indonesia setelah menjalani kegiatan belajar dan mengajar tanpa UN.

Keputusan mempertahankan UN itu diikuti dengan sejumlah rencana perbaikan untuk memastikan hasil UN ke depannya lebih baik. Beberapa di antaranya adalah pembuatan kisi-kisi nasional serta perbaikan kualitas guru tersertifikasi.

Baca juga:
Ini Alasan Guru Kecewa Moratorium Ujian Nasional Batal
Batal Dimoratorium, Jokowi: UN Jadi Tolok Ukur Pelajar
Batal Dimoratoriumkan, Muhadjir Gerak Cepat Siapkan UN 2017

Menurut Retno, kedua solusi itu lebih ke arah teknis dan bukan substantif karena sama sekali tidak mengubah inti UN. Artinya, UN tetap terlaksana seperti apa adanya. Ia menilai, yang diberbaiki hanya yang mendukung UN itu sendiri.

Apabila pemerintah ingin mempertahankan sistem serupa UN, menurut Retno, seharusnya yang dilakukan adalah membuat alternatifnya yaitu Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN). Nantinya USBN adalah sisyem di mana ujian dibuat oleh sekolah sendiri, menyesuaikan dengan kondisi dan kualitas sekolah, tetapi mengacu pada standar-standar yang ditetapkan pemerintah.

"UN yang sekarang itu seperti penyeragaman sistem pendidikan nasional. Padahal, tujuan Nawacita Presiden Joko Widodo adalah menghilangkan penyeragaman sistem pendidikan nasional," ujar Retno menegaskan.

Ditanya apa yang bisa diperbuat para guru terhadap keputusan pemerintah ini, Retno mengatakan tidak ada. Menurut dia, apa yang bisa diperbuat sekarang adalah menyiapkan diri untuk UN 2017 dalam waktu yang semakin mepet. "Sambil kami tetap berjuang agar moratorium UN bisa tercapai nantinya," ujarnya.

ISTMAN M. P.

Jalani Sidang Lanjutan, Ahok Dapat Dukungan Moril Sang Ibu

Kemenhub Tambah Dua Kapal Patroli

NasionalKementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menambah armada kapal patroli di perairan Indonesia. Dua kapal Patroli kelas II pesanan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Tanjung Priok telah bersandar di dermaga Pangkalan PLP Tanjung Priok pada 17 Desember 2016 lalu.

Kedua kapal ini telah diresmikan Direktur KPLP Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Viktor Vikki Subroto yang mewakili Direktur Jenderal Perhubungan Laut Tonny Budiono pada beberapa pekan lalu. Pelayaran kedua kapal patroli itu telah dilaksanakan pada 13 Desember 2016. Kapal bertolak dari Batam sekitar pukul 09.30 dan tiba di pangkalan PLP Tanjung Priok esok hari sekitar pukul 15.30.

Menurut Viktor, kapal patroli tersebut dibangun melalui kontrak pembangunan paket A dan paket B oleh galangan kapal PT Karimun Anugrah Sejati, Batam, dengan nomor kontrak pembangunan HH.01/KPL-II-A/PFKPLP/XI/2015 tanggal 27 November 2015. Kapal pertama, KN Damaru P-214, diluncurkan pada 17 Oktober 2016 dan kapal kedua, KN Jembio P-215, pada 18 Oktober 2016.‎ Selanjutnya, kedua kapal tersebut diuji coba pada 7 dan 8 Desember 2016.

Viktor menuturkan, selain penjagaan keselamatan berlayar, kapal patroli juga berfungsi sebagai rescue untuk pemadaman musibah kebakaran kapal. "Kapal dilengkapi dengan main fire pump dan water canon dengan daya jangkau lebih-kurang 100 meter," ujar Viktor di Jakarta, Sabtu, 17 Desember 2016.

Menurut Victor, kedua kapal PLP ditempatkan di Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Tanjung Priok untuk memperkuat armada kapal patroli saat ini. "Di PLP Tanjung Priok sebelumnya terdapat 11 armada. ‎Dengan adanya dua tambahan kapal, maka menjadi 13 armada," kata Viktor.

‎Ia menjelaskan, dua kapal patroli kelas II ini memiliki panjang keseluruhan (LOA) 44,50 meter, lebar 7,80 meter, dan tinggi 4 meter. Draft 2,20 meter dengan engine 2x 1.900 HP dan kecepatan maksimum 24 knot. "Jarak jelajah dua kapal ini 1.500 NM dengan jumlah kru 26 orang untuk masing-masing kapal," ucap Viktor.

Di tempat terpisah, Dirjen Tonny menjelaskan, dengan adanya penambahan armada kapal patroli tersebut, tentu akan memperkuat fungsi patroli laut KPLP di perairan Indonesia, khususnya di wilayah kerja PLP Tanjung Priok. "Adanya penambahan dua kapal ini, selain menambah kekuatan armada kapal patroli milik Kemenhub, juga menunjukkan eksistensi KPLP di bidang keselamatan, keamanan, dan perlindungan lingkungan maritim," ujar Tonny.

Tonny juga berpesan kepada nakhoda dan para awak kapal negara untuk selalu menjaga keandalan kapal patroli dan selalu siap sedia bertugas ketika benar-benar dibutuhkan untuk melakukan penyelamatan di laut. "Kapal patroli KPLP harus dapat diandalkan ketika ada kebutuhan penyelamatan di laut. Di sinilah fungsi KPLP sesungguhnya, serta dilihat dan dirasakan langsung oleh masyarakat Indonesia," kata Tonny. (*)

Gas Menyerang, 6 Warga Blok Cepu Dilarikan ke Rumah Sakit

Pembangkit Listrik Jawa-Bali akan Capai 30 Ribu Megawatt

Nasional, Klaten - Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah PLN Nasri Sebayang mengatakan sistem kelistrikan Jawa-Bali sudah kuno di mata warga negara asing. Jika pembangkit-pembangkit listrik baru sudah beroperasi sementara jaringan yang akan mengevakuasi daya belum disempurnakan, Nasri khawatir bakal terjadi banyak hambatan.

“Ibarat kita punya mobil banyak, jalan tolnya cukup, tapi banyak hambatan. Jangan sampai seperti Tol Brexit, jalannya panjang tapi rawan kecelakaan,” kata Nasri saat berpidato dalam acara peresmian Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) 500 kV Pedan di wilayah Desa Troketon, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, pada Senin, 19 Desember 2016.

Nasri mengatakan, sistem kelistrikan Jawa-Bali didesain pada akhir era 70-an dan baru dibangun pada awal era 80-an. Padahal, dalam kurun 5-10 tahun mendatang, akan ada tambahan pembangkit listrik di sistem Jawa-Bali yang mencapai sekitar 30.000 MW.

Adapun pada 2019, diprediksi akan ada tambahan pasokan listrik sekitar 6.500-6.700 MW dalam sistem Jawa-Bali. Seiring dengan tumbuhnya pembangkit-pembangkit berdaya besar, Nasri berujar, menjadi tantangan bagi PLN untuk tetap bisa menyalurkan listrik kepada masyarakat secara aman dan baik.

Mendatang pembangkit listrik tidak akan kenal lagi skala 300 MW. Paling sedikit 600-1.000 MW. Pada 2019, akan masuk sekitar 3.000-4.000 MW untuk Jawa-Bali dari PLTU Batang, PLTU Jawa 7 Banten, dan PLTU Cilacap.

Gangguan juga menjadi ancaman. “Jaringan kita cukup, semua cukup, tapi banyak terjadi trip (gangguan),” kata Nasri. Ia mencontohkan, beberapa tahun lalu, satu unit PLTU Pacitan berdaya 300 MW mengalami gangguan sehingga beban dialihkan ke GITET Pedan. Karena GITET Pedan sudah kelebihan pasokan, akibatnya sekitar 6-7 Gardu Induk (GI) dipadamkan.

Manager Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Barat PLN, Robert Aprianto Purba, mengatakan GITET 500 kV Pedan dikerjakan sejak 2012 dan baru selesai pada 19 Desember 2016 dengan anggaran Rp224 miliar. “GITET 500 kV Pedan merupakan salah satu peralatan tegangan ekstra tinggi untuk menunjang program 35.000 MW,” kata Robert.

DINDA LEO LISTY

Ditanya Penyebab Hercules Jatuh, Begini Jawaban Wiranto

Nasional, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, saat ini belum mau berkomentar mengenai penyebab jatuhnya pesawat angkut TNI Angkatan Udara Hercules C-130 A-1334 di Wamena, Papua pada Ahad, 18 Desember 2016.

"Ya, tunggu saja evaluasinya, kan baru dikirim tim ke sana untuk investigasi. Saya tak boleh mengarang (soal penyebab jatuh)," kata Wiranto di kantornya, Jakarta Pusat, Senin, 19 Desember 2016.

Wiranto masih menunggu laporan resmi hasil investigasi terhadap kecelakaan pesawat tersebut. Investigasi akan dilakukan oleh Panitia Penyidik Kecelakaan Pesawat Udara (PPKPU) Markas Besar TNI Angkatan Udara.

"Nanti (ada) laporan resmi dari tim investigasi, kemudian di sana ada sebabnya apakah human error, cuaca buruk, atau mesin bermasalah," tutur Wiranto.

Menurut Komandan Pangkalan Udara Manuhua Biak Kolonel Arief Widianto, tim PPKPU sudah tiba di Wamena sejak pagi tadi. Lokasi kecelakaan pun telah diselidiki sesuai prosedur untuk mengungkap penyebab jatuhnya pesawat secara rinci. Arief menyebutkan, ada istilah 5M untuk mengetahui penyebab kecelakaan pesawat, yakni faktor manusia, material, media, misi, dan manajemen.

"Untuk mengetahui apa penyebab pastinya, tim investigasi Mabes TNI AU akan ke lokasi melihat langsung tempat kejadian," ujar Arief.

Pesawat yang mengangkut 12 awak dari TNI Angkatan Udara dan seorang penumpang dari TNI-AU itu jatuh saat memjalani tugas latihan terbang navigasi jarak jauh. Pesawat itu juga membawa persediaan logistik menuju Wamena.

YOHANES PASKALIS | ABDI PURNOMO

Baca juga:
Panglima TNI Beri Penghormatan untuk Korban Hercules Jatuh
Jokowi Perintahkan Polisi Tindak Tegas Ormas Pelaku Sweeping

Risma Bangun 2 Lapangan Futsal di Eks Lokalisasi Gang Dolly

Pelabuhan Gili Mas, Gerbang Baru di Timur Indonesia

Nasional PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) segera membangun pelabuhan baru di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Pelabuhan baru ini bernama Gili Mas New Port, yang terletak di Gili Mas, Kecamatan Lembar, tak jauh dari Pelabuhan Lembar. Pelabuhan ini diperuntukkan bagi kapal yang mengangkut pangan dari Nusa Tenggara Barat.

Pelabuhan yang mampu menampung kapal pengangkut komoditas pangan dengan kapasitas 3,5 juta ton ini tentu tak bisa dipisahkan dari program tol laut pemerintah. Jika Pelabuhan Gili Mas telah beroperasi dengan baik, komoditas unggulan Nusa Tenggara Barat, khususnya Lombok Barat, bisa diangkut dari sana, yaitu 2,5 juta ton jagung dan satu juta ton padi.

Lombok pun akan didarati kapal-kapal generasi ketiga dengan kapasitas besar dan kapal pesiar yang membawa ribuan wisatawan asing. Selain itu, pelabuhan ini diproyeksikan dapat disandari kapal-kapal pesiar pada 2018. Belum lama ini, sekitar 4.700 penumpang kapal pesiar datang ke Lombok, tapi yang turun hanya 1.700 orang. Sementara yang lain memilih diam di dalam kapal. Sebab, untuk mendarat, mereka harus diangkut menggunakan kapal kecil ke Pelabuhan Lembar.

Industri pariwisata yang berkembang di Nusa Tenggara Barat membutuhkan pelabuhan yang memadai. Setelah Ampenan, kemudian Lembar, kini Gili Mas di Lombok Barat bakal menjadi pelabuhan internasional di kawasan timur Indonesia.

Pada 2016 terdapat 18 kapal pesiar yang dijadwalkan sandar di Pelabuhan Lembar. Tren kedatangan cruise pun semakin meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu, pembangunan pelabuhan baru di Gili Mas dinilai penting seiring dengan kebutuhan pelayanan penumpang wisatawan. Selama ini, penumpang kapal pesiar yang singgah ke Lombok harus diangkut dulu ke daratan menggunakan sekoci. Sebab, kedalaman perairan Pelabuhan Lembar kurang dari minus 10 LWS (low water springs).

Berbeda dengan Lembar, Pelabuhan Gili Mas memiliki kedalaman perairan -16 sampai -18 LWS, sehingga kapal cruise berukuran besar dapat langsung menurunkan penumpang. Selain fasilitas terminal penumpang, Pelindo III berencana akan membangun terminal peti kemas pada akhir 2016. Terminal peti kemas ini ditargetkan selesai pada 2018. Pelindo kini tengah berupaya membebaskan 50 hektare lahan dari total kebutuhan 100 hektare. Adapun nilai investasinya mencapai Rp 1 triliun.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berharap, Pelabuhan Gili Mas dapat menopang kemampuan pengangkutan barang di Nusa Tenggara Barat. “Sebab, saat ini Pelabuhan Lembar tidak dapat menampung pengangkutan barang, dan kapal pesiar semakin banyak yang merapat di Lombok,” katanya. (*)

Revitalisasi Babakan Siliwangi Bandung Dipastikan Mangkrak

Nasional, Bandung - Proyek revitalisasi dan pembangunan Taman Hutan Kota Babakan Siliwangi Bandung tahap satu terancam mangkrak. Pasalnya, mendekati batas waktu yang ditentukan, progres pembangunan Taman Hutan Kota Babakan Siliwangi masih jauh dari target.

"Taman Bababakan Siliwangi (tahap satu) masih di bawah 30 persen," kata Kepala Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung, Arif Prasetya di Hotel Savoy Homman, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Senin, 19 Desember 2016.

Dengan progres hanya 30 persen, Arif memastikan proyek tahap satu senilai Rp. 9,8 miliar tersebut akan berujung mangkrak alias wanprestasi. Pihaknya akan memutus kerjasama dengan pengembang secara sepihak.

"Saya blacklist pengembangnya. Akan saya berhentikan sekarang. Nanti kita tender ulang," ujarnya.

P‎roses tender revitalisasi Hutan Kota Babakan Siliwangi tahap satu tersebut diakui oleh Arif telat dilaksanakan alias molor atau terlambat. Namun, demikian, pemenang tender menyatakan siap melaksanakan sesuai target. "Karena meleset, kami nanti tender ulang," katanya.‎

Arif menambahkan, ‎revitalisasi Hutan Kota Babakan Siliwangi seluaas 3,8 hektare akan dibagi dua tahap dengan total dana pembangunan sekitar Rp 32 miliar.‬

R‎evitalisasi Hutan Kota Babakan Siliwangi merupakan salah satu prioritas program revitalisasi taman yang digulirkan Pemkot Bandung tahun anggaran 2016. Selain jalan setapak untuk berjalan kaki, revitalisasi ini dilakukan untuk melengkapi hutan kota ini dengan konstruksi jembatan gantung yang terbuat dari besi.‬

‪“Kami memastikan desain revitalisasi ini agar sesedikit mungkin membangun tapakan. Itulah mengapa agak terlambat disampaikan ke ULP," ucapnya.‎

Setelah selesai revitalisasi, Taman Hutan Kota Bababakan Siliwangi ini diharapkan menjadi destinasi wisata baru di Kota Bandung.‬

PUTRA PRIMA PERDANA

Terdakwa Penghadang Kampanye: Djarot Satu Grup dengan Ahok

Nasional, Jakarta - Terdakwa kasus penghadang kampanye, Naman Sanip, 52 tahun, mengaku sempat berbincang dengan Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat saat insiden penghadangan kampanye di Kembangan, Jakarta Barat beberapa waktu lalu. Waktu itu Naman memprotes Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang terseret kasus penistaan agama.

"Saya diajak bicara oleh Pak Djarot, ya saya jawab," kata Naman saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Senin, 19 Desember 2016. Naman mengatakan dirinya dihampiri oleh Djarot saat sekelompok orang berdemonstrasi di depan Djarot yang sedang kampanye. "Saya jawab pak Djarot kan wakilnya, berarti satu grup (dengan Ahok)."

Naman menjelaskan saat itu ia tak mengerti kenapa Djarot menghampirinya. Saat itu ia pun menyampaikan aspirasinya kepada Djarot. Mantan kepala daerah Blitar itu meminta Naman tidak berdemonstrasi. Djarot menyarankan agar tidak memilih Ahok-Djarot jika tak suka dengan kepemimpinannya.

Naman juga memastikan bahwa saat itu ia tidak mengusir atau menghadang Djarot di saat kampanye. Dia bahkan menyarankan agar demonstran agar lebih tenang tidak teriak-teriak. Meskipun ia tak mengenal sekelompok orang yang demonstrasi itu. Dia pun menampik tudingan memimpin massa melakukan penghadangan.

Dia mengaku awalnya berniat menemui Ahok, karena dikabarkan terdakwa kasus penistaan agama itu akan kampanye di daerah Kembangan. "Saya nggak tahu Djarot mau datang, saya tahunya dari tetangga Ahok yang akan datang," ucap dia.

Naman menjelaskan kepada majelis hakim bahwa ia tak tahu bahwa demonstrasi saat kampanye tidak diperkenankan oleh undang-undang. Dia juga tak berniat demonstrasi menghadang Djarot. "Saya nggak tahu undang-undang, saya cuma lulusan SD."

Sebelumnya, Djarot menyatakan dia tak dendam terhadap Naman Sanip, pria yang menghadangnya saat kampanye di Kembangan, Jakarta Barat. Bahkan Djarot mengatakan akan memberi santunan kepada keluarga pria 52 tahun itu.

"Saya akan beri bantuan, termasuk sekolah dan biaya hidup," kata Djarot setelah mengikuti persidangan Naman di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Jumat, 16 Desember 2016.

Djarot mengatakan pihaknya sudah memaafkan tindakan Naman yang menghadangnya saat kampanye. Meski demikian, proses hukum tetap berjalan. Karena itu, Djarot berinisiatif untuk menjamin kebutuhan keluarga Naman, jika bapak empat anak itu dinyatakan bersalah dan dipenjara.

AVIT HIDAYAT

Polisi Bangka Tengah Perketat Pengamanan Natal

Nasional, Bangka Tengah – Menjelang perayaan natal dan tahun baru 2017, Kepolisian Resor Bangka Tengah dan jajaran memperketat pengamanan di seluruh tempat ibadah dan objek vital lainnya.

Langkah ini dilakukan guna memberikan jaminan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang akan menjalankan ibadah. “Seluruh tempat ibadah di wilayah hukum Polres Bangka Tengah kami jaga siang dan malam. Kami antisipasi kemungkinan jika terjadi gangguan kamtibmas,” ujar Kapolres Bangka Tengah Ajun Komisaris Besar Frenky Yusandhy kepada wartawan, Senin, 19 Desember 2016.

Frenky mengatakan pihaknya juga sudah melakukan pengamanan dalam kegiatan misa natal bagi anak-anak Kristiani di Gereja HKBP Bangka Tengah. Pengamanan dilakukan dengan mengerahkan seluruh personil di Polsek Koba dibantu oleh personil dari Polres.

“Kami perlu meningkatkan kewaspadaan dari hal-hal yang tidak diinginkan yang bisa menggangu kamtibmas dan kerukunan antar umat beragama. Jika ada yang hendak merusak kamtibmas, akan ditindak tegas,” ujar dia.

Kepolisian, kata Frenky, saat ini juga sudah gencar melakukan patroli malam ke lokasi perkantoran, bank, ATM, tempat-tempat ibadah, lingkungan perumahan warga dan objek vital lainnya. Langkah ini diambil karena pengaruh rendahnya perekonomian masyarakat di Bangka Tengah, terutama Pulau Bangka.

“Ekonomi yang turun biasanya dapat memicu masyarakat untuk berbuat kejahatan. Jadi kami gencar melaksanakan patroli malam. Sudah menjadi tugas aparat penegak hukum untuk melindungi masyarakat. Kita ingin situasi kamtibmas di wilayah hukum Polres Bangka Tengah dapat berjalan aman, damai dan kondusif,” ujar dia.

SERVIO MARANDA

Tiba Di Istana Kehujanan, Timnas Garuda Naik Mobil Golf

Kapolri Tito Janji Tindak Tegas Sweeping Atribut Agama

Gaet Turis, Subang Andalkan Festival Budaya dan Desa Wisata

Alfamart Ungkap Lembaga yang Terima Donasi Konsumennya

Wiranto Sebut Instansi Ini Rawan Pungli

Nasional, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan tim satuan tugas sapu bersih pungutan liar telah menerima 17.600 laporan masyarakat. Dari laporan tersebut, tim satgas saber pungli telah melakukan sedikitnya 22 operasi tangkap tangan.

"Itu bukan (jumlah) sedikit. Kami akan terus melakukan evaluasi-evaluasi dan melakukan gerakan tersembunyi dari laporan masyarakat untuk langsung bisa masuk ott (operasi tangkap tangan)," kata Wiranto saat ditemui di Monas, Jakarta Pusat, Ahad, 18 Desember 2016.

Ketua tim satgas saber pungli Komisaris Jenderal Dwi Priyatno mengungkapkan sudah memetakan tempat-tempat yang rawan pungli. Tempat-tempat tersebut mayoritas terjadi di tempat pelayanan publik, seperti perizinan, penerbitan sertifikat, dan surat izin-izin dari pemerintah.

Dwi yang juga merupakan Inspektur Pengawasan Umum Mabes Polri, menyebutkan ada salah satu tempat yang baru dilakukan operasi tangkap tangan yaitu di Sampang, Madura. Kasusnya adalah pungutan liar dengan cara memotong alokasi dana desa. "Kalau dikumpulkan beberapa desa hampir Rp 1,5 miliar. Walaupun dipotong berapa juta, tapi banyak sampai Rp 1,5 miliar," ujarnya.

Selain di Sampang, pungutan liar juga terjadi dalam kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Merak. Dari 22 operasi tangkap tangan yang sudah dilakukan, pungli di Pelabuhan Tanjung Perak, Jawa Timur, merupakan salah satu yang nilai punglinya cukup besar.

Pungli tersebut berkaitan dengan kontainer. Uang yang dipungut, kata dia, memang hanya kisaran Rp 500 ribu hingga Rp 2 juta. "Tapi setelah dilihat berapa kontainer per hari, berapa bulan, sampai Rp 15 miliar," kata dia.

Dwi mengatakan, kegiatan pungutan liar tidak melihat kecil besar jumlahnya. Sebab tetap saja itu merupakan kegiatan ilegal yang sudah diatur dalam undang-undang bahwa baik pemberi dan penerima bisa dikenai ancaman pidana.

Untuk mencegah dan memberantas pungli di Indonesia, menurut Dwi, perlu dibangun sistem di pelayanan publik. Misalnya, seperti yang dilakukan hari ini dalam ajang hari bebas kendaraan bermotor, pihaknya melakukan sosialisasi dengan berkampanye dan menyebarkan pamflet. Selain itu, memberikan arahan terhadap kementerian dan lembaga agar memiliki persepsi yang sama.

Yang terpenting, lanjut dia, perlu ada partisipasi masyarakat untuk berani melaporkan. Hingga kini, pihaknya telah menerima 17.600 laporan yang sidah direspons untuk ditindaklanjuti. Juga bekerjasama dengan unit pemberantasan pungli di kementerian lembaga, sekaligus meminta mereka memetakan tempat rawan pungli.

FRISKI RIANA

Wiranto Sebut Instansi Ini Rawan Pungli

Nasional, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan tim satuan tugas sapu bersih pungutan liar telah menerima 17.600 laporan masyarakat. Dari laporan tersebut, tim satgas saber pungli telah melakukan sedikitnya 22 operasi tangkap tangan.

"Itu bukan (jumlah) sedikit. Kami akan terus melakukan evaluasi-evaluasi dan melakukan gerakan tersembunyi dari laporan masyarakat untuk langsung bisa masuk ott (operasi tangkap tangan)," kata Wiranto saat ditemui di Monas, Jakarta Pusat, Ahad, 18 Desember 2016.

Ketua tim satgas saber pungli Komisaris Jenderal Dwi Priyatno mengungkapkan sudah memetakan tempat-tempat yang rawan pungli. Tempat-tempat tersebut mayoritas terjadi di tempat pelayanan publik, seperti perizinan, penerbitan sertifikat, dan surat izin-izin dari pemerintah.

Dwi yang juga merupakan Inspektur Pengawasan Umum Mabes Polri, menyebutkan ada salah satu tempat yang baru dilakukan operasi tangkap tangan yaitu di Sampang, Madura. Kasusnya adalah pungutan liar dengan cara memotong alokasi dana desa. "Kalau dikumpulkan beberapa desa hampir Rp 1,5 miliar. Walaupun dipotong berapa juta, tapi banyak sampai Rp 1,5 miliar," ujarnya.

Selain di Sampang, pungutan liar juga terjadi dalam kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Merak. Dari 22 operasi tangkap tangan yang sudah dilakukan, pungli di Pelabuhan Tanjung Perak, Jawa Timur, merupakan salah satu yang nilai punglinya cukup besar.

Pungli tersebut berkaitan dengan kontainer. Uang yang dipungut, kata dia, memang hanya kisaran Rp 500 ribu hingga Rp 2 juta. "Tapi setelah dilihat berapa kontainer per hari, berapa bulan, sampai Rp 15 miliar," kata dia.

Dwi mengatakan, kegiatan pungutan liar tidak melihat kecil besar jumlahnya. Sebab tetap saja itu merupakan kegiatan ilegal yang sudah diatur dalam undang-undang bahwa baik pemberi dan penerima bisa dikenai ancaman pidana.

Untuk mencegah dan memberantas pungli di Indonesia, menurut Dwi, perlu dibangun sistem di pelayanan publik. Misalnya, seperti yang dilakukan hari ini dalam ajang hari bebas kendaraan bermotor, pihaknya melakukan sosialisasi dengan berkampanye dan menyebarkan pamflet. Selain itu, memberikan arahan terhadap kementerian dan lembaga agar memiliki persepsi yang sama.

Yang terpenting, lanjut dia, perlu ada partisipasi masyarakat untuk berani melaporkan. Hingga kini, pihaknya telah menerima 17.600 laporan yang sidah direspons untuk ditindaklanjuti. Juga bekerjasama dengan unit pemberantasan pungli di kementerian lembaga, sekaligus meminta mereka memetakan tempat rawan pungli.

FRISKI RIANA

Wiranto Sebut Instansi Ini Rawan Pungli

Nasional, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan tim satuan tugas sapu bersih pungutan liar telah menerima 17.600 laporan masyarakat. Dari laporan tersebut, tim satgas saber pungli telah melakukan sedikitnya 22 operasi tangkap tangan.

"Itu bukan (jumlah) sedikit. Kami akan terus melakukan evaluasi-evaluasi dan melakukan gerakan tersembunyi dari laporan masyarakat untuk langsung bisa masuk ott (operasi tangkap tangan)," kata Wiranto saat ditemui di Monas, Jakarta Pusat, Ahad, 18 Desember 2016.

Ketua tim satgas saber pungli Komisaris Jenderal Dwi Priyatno mengungkapkan sudah memetakan tempat-tempat yang rawan pungli. Tempat-tempat tersebut mayoritas terjadi di tempat pelayanan publik, seperti perizinan, penerbitan sertifikat, dan surat izin-izin dari pemerintah.

Dwi yang juga merupakan Inspektur Pengawasan Umum Mabes Polri, menyebutkan ada salah satu tempat yang baru dilakukan operasi tangkap tangan yaitu di Sampang, Madura. Kasusnya adalah pungutan liar dengan cara memotong alokasi dana desa. "Kalau dikumpulkan beberapa desa hampir Rp 1,5 miliar. Walaupun dipotong berapa juta, tapi banyak sampai Rp 1,5 miliar," ujarnya.

Selain di Sampang, pungutan liar juga terjadi dalam kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Merak. Dari 22 operasi tangkap tangan yang sudah dilakukan, pungli di Pelabuhan Tanjung Perak, Jawa Timur, merupakan salah satu yang nilai punglinya cukup besar.

Pungli tersebut berkaitan dengan kontainer. Uang yang dipungut, kata dia, memang hanya kisaran Rp 500 ribu hingga Rp 2 juta. "Tapi setelah dilihat berapa kontainer per hari, berapa bulan, sampai Rp 15 miliar," kata dia.

Dwi mengatakan, kegiatan pungutan liar tidak melihat kecil besar jumlahnya. Sebab tetap saja itu merupakan kegiatan ilegal yang sudah diatur dalam undang-undang bahwa baik pemberi dan penerima bisa dikenai ancaman pidana.

Untuk mencegah dan memberantas pungli di Indonesia, menurut Dwi, perlu dibangun sistem di pelayanan publik. Misalnya, seperti yang dilakukan hari ini dalam ajang hari bebas kendaraan bermotor, pihaknya melakukan sosialisasi dengan berkampanye dan menyebarkan pamflet. Selain itu, memberikan arahan terhadap kementerian dan lembaga agar memiliki persepsi yang sama.

Yang terpenting, lanjut dia, perlu ada partisipasi masyarakat untuk berani melaporkan. Hingga kini, pihaknya telah menerima 17.600 laporan yang sidah direspons untuk ditindaklanjuti. Juga bekerjasama dengan unit pemberantasan pungli di kementerian lembaga, sekaligus meminta mereka memetakan tempat rawan pungli.

FRISKI RIANA