Nasional Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, bersama Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid dan Oesman Sapta serta Ketua DPD RI Mohammad Saleh, menyatakan sikap dan imbauan terkait Aksi Damai yang akan digelar di Jakarta, Jumat, 2 Desember 2016. Imbauan yang disampaikan para pimpinan lembaga di Press Room, Kompleks Gedung DPR/MPR/DPD, Senayan, Jakarta, Kamis, 1 Desember 2016, adalah agar gelar aksi damai dilatarbelakangi dengan persatuan dan kesatuan bangsa.

Zulkifli menyebutkan enam poin utama yang menjadi sikap sekaligus imbauan kepada para peserta aksi. Pertama, aksi yang dilakukan besok adalah hak konstitusional setiap warga negara yang dilindungi Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Bab X tentang Warga Negara dan Penduduk Pasal 28. Poin kedua, aksi tersebut akan menjadi momentum pembuktian bahwa muslim Indonesia moderat dan rahmatan lil alamin. “Bahwa semua saling menghormati dan menghargai serta berada dalam satu ikatan Bhinneka Tunggal Ika,” katanya.

Ketiga, aksi damai adalah tuntutan keadilan atas kasus penistaan agama, bukan kebencian terhadap perbedaan suku, ras, apalagi agama. Keempat, MPR mengapresiasi kinerja Kepolisian RI yang sangat cepat dan profesional serta transparan dalam penanganan kasus yang saat ini sudah sampai ke Kejaksaan.

“MPR juga mengapresiasi pertemuan silaturahmi antara MUI, panitia aksi, dan aparat keamanan, sehingga bersepakat aksi damai dilakukan secara damai, menjaga persatuan dan kesatuan umat,” ujar Zulkifli.

Kemudian, poin keenam, MPR berharap semua pihak, baik panitia aksi, peserta aksi, maupun aparat keamanan, menjaga komitmen kesepakatan bersama agar aksi damai berlangsung tertib dan damai. Juga selalu waspada terhadap pihak-pihak yang berpotensi mengganggu jalannya aksi damai.

Oesman mengungkapkan, acara gelar aksi damai yang akan dilakukan nanti, harus membawa suasana yang sejuk dan damai. Peserta yang merupakan rakyat Indonesia harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. “Peserta harus ingat Pancasila,” katanya.

Sementara itu, Hidayat mengatakan aksi besok telah diizinkan oleh Presiden RI Joko Widodo, Wapres Jusuf Kalla, dan pemerintah. Karena itu, sangat penting bagi semua pihak, kata dia, untuk saling menjaga dan memastikan bahwa aksi yang digelar besok adalah aksi super damai tanpa embel-embel lain yang berpotensi merusak. (*)