Senin, 19 Desember 2016
Sabtu, 17 Desember 2016
Kamis, 01 Desember 2016
Hoax: Kabar Diskon Hotel untuk Tamu Massa Aksi 212
Bisnis, Jakarta - Sejumlah pesertaAksi Damai Jilid III 212 asal Bandung yang mengaku bernama Indra Hermansyah dan Andi mengklaim mendapat tawaran diskon 50 persen menginap dari Hotel Sahid Jakarta. “Peserta aksi 212 yang menginap di Hotel Sahid diberi potongan diskon 50 persen,” kata Indra kepada Tempo, Kamis, 1 Desember 2016.
Indra menambahkan, dia menginap bersama lima orang lain dari Bandung. Teman-temannya yang menginap bertugas sebagai relawan dokter Aksi Damai Jilid III. Semua biaya penginapan di Hotel Sahid dibiayai oleh Agus Supriadi, kerabat Indra. Menurut Indra, bagi tamu yang menjadi peserta demonstrasi akan mendapat diskon menginap dari pihak hotel.
Di hotel itu, relawan dokter mendirikan posko. “Awalnya saya tidak nyari hotel, rencananya langsung ke Masjid Istiqlal, tapi ada tawaran diskon, Alhamdulillah,” ujar dia. Saat ini kakaknya, Andi, sudah menginap di Hotel Sahid. Sementara dirinya menyusul dari Bandung bertolak ke Hotel Sahid. Di sana teman-temannya menanti bersiap mengikuti demonstrasi dan doa bersama di Monumen Nasional.
Namun, Presiden Komisaris PT Hotel Sahid Jaya International, Hariyadi Sukamdani, membantah informasi tersebut. Pihaknya tidak pernah menetapkan diskon bagi tamu, apalagi untuk para demonstran 212. "Itu hoax, (penyebar informasi) sudah kami laporkan ke Polda Metro Jaya,” kata Hariyadi saat dihubungi terpisah.
Hariyadi menegaskan, pihaknya masih menetapkan harga normal. Informasi adanya diskon 50 persen tersebut sangat merugikan perusahaan dan konsumen. Sebabnya, konsumen bisa tertipu dengan informasi demikian. Ia membantah keterangan Indra yang menyebut tarif hotel berkurang dari Rp 3,5 juta menjadi Rp 1,5 juta.
Informasi soal adanya potongan harga bagi peserta unjuk rasa, Hariyadi menegaskan, sudah merugikan dunia usaha. Pihaknya ingin agar Kepolisian Daerah Metro Jaya segera menangkap tersangka penyebar informasi tersebut lantaran diduga telah melanggar undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
"Sekarang di media sosial bahaya, bisa dipakai hal-hal negatif yang merugikan banyak orang," tutur Hariyadi. Karena itu ia berharap masyarakat tidak mudah percaya dengan informasi tersebut. “Jangan main-main loh, UU ITE itu serius, apalagi bertendensi menghasut dan merugikan orang,” ucapnya.
AVIT HIDAYAT
Baca Pula
Terbongkar, Skenario ISIS Jual Es Krim Beracun pada Bocah
Cerita Pelajar yang Rela Bolos Sekolah demi Aksi 212
Oktober 2016, BPS: Wisatawan Asing Didominasi dari Cina
Bisnis, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) meningkat 18,55 persen pada Oktober 2016 dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Jumlahnya tumbuh dari 877,8 ribu kunjungan menjadi 1,04 juta kunjungan. Dibandingkan September 2016, jumlahnya meningkat 3,38 persen.
Deputi Bidang Statistik, Distribusi, dan Jasa BPS Sasmito Hadi Wibowo mengatakan wisatawan didominasi oleh turis Cina. Jumlahnya mencapai 12,43 persen. Banyaknya turis Cina ke Indonesia didukung oleh kemudahan imigrasi. "Cina merupakan satu dari 196 negara yang bebas visa,” katanya di kantor BPS, Jakarta, Kamis, 1 Desember 2016.
Selain Cina, wisman didominasi turis asal Australia yaitu sebesar 10,49 persen dari total wisman. Jumlahnya diikuti oleh wisman dari Malaysia 12,06 persen; Singapura 11,42 persen; dan Jepang 4,13 persen.
Selama Januari hingga Oktober 2016, jumlah kunjungan wisman tercatat meningkat 9,40 juta kunjungan atau naik 9,54 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Jumlahnya naik dari total kunjungan Januari-Oktober 2015 yang sebanyak 8,78 juta kunjungan.
Wisman yang berkunjung ke Indonesia masuk melalui dua jalur yaitu 19 Pintu Utama dan jalur masuk di luar itu. Wisman yang masuk melalui 19 Pintu Utama mencapai 913,6 ribu kunjungan. Jumlahnya naik 15,62 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Kenaikan jumlah kunjungan wisman yang melalui 19 Pintu Utama terjadi hampir di semua pintu masuk utama. Presentase kenaikan tertinggi tercatat di Bandara Sultan Syarif Kasim II yang mencapai 609,74 persen.
Sementara jumlah kunjungan wisman yang datang di luar pintu tersebut naik 70,07 persen dibandingkan Oktober 2015. Jumlahnya naik dari 59,3 ribu menjadi 100,8 ribu kunjungan.
Sementara wisman yang berkunjung melalui Pos Lintas Batas (PLB) mencapai 33,6 ribu. Jumlahnya naik 44,65persen dibandingkan Oktober 2015 yang sebesar 23,2 ribu.
Meski jumlah wisman meningkat, Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang Oktober 2016 justru menurun. Dari 27 provinsi, TPK hotel berbintang turun 0,47 poin atau 56,13 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yaitu 56,60 persen. Sementara dibandingkan September 2016, TPK Oktober naik 1,97 poin.
Rata-rata lama menginap tamu asing dan Indonesia pada hotel berbintang di 27 provinsi selama Oktober tercatat sebesar 1,81 hari. Waktunya menurun 0,11 poin jika dibandingkan dengan Oktober 2015.
VINDRY FLORENTIN
Penurunan Harga Gas Industri Tekstil Terganjal Impor
Bisnis, Jakarta - Penurunan harga gas untuk industri tekstil terus dikaji, karena masih terganjal dua hal, yakni derasnya impor dan harmonisasi perpajakan, demikian disampaikan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. "Tekstil belum selesai dibahas. Tekstil itu permasalahannya impornya deras dan ditengarai ada yang memanfaatkan fasilitas impor produsen," kata Airlangga di Jakarta, Kamis, 1 Desember 2016.
Dengan demikian, kata Airlangga, produsen yang kapasitas produksinya kecil hanya memgimpor sebesar-besarnya untuk dijual kembali. Selain itu, Airlangga menyampaikan, masih terjadi persoalan harmonisasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), di mana angkanya 2,5 persen untuk impor dan 10 persen untuk produk dalam negeri. "Jadi, perbedaan 7,5 persen ini bagi industri garmen itu sangat signifikan," ungkap Airlangga.
Sementara itu, Dirjen Industri Kimia Tekstil dan Aneka Kementerian Perindustrian Achmad Sigit Dwiwahjono menyampaikan, impor yang paling besar terjadi pada kain. Padahal, lanjutnya, industri tekstil di Indonesia sudah terintegrasi dari hulu hingga hilir. "Kalau impornya deras, kan utilisasi industri dalam negerinya semakin kecil. Jadi, ini memang perlu diatur," ujar Sigit.
Untuk itu, pemerintah akan membahasnya dalam rapat untuk mencarikan solusi. "Nanti akan terus dibahas dalam rapat. Ini kan belum dibahas," katanya. *
ANTARA
Semester 1 2017, 10 Emiten Dipastikan Melantai di Bursa
Bisnis, Jakarta - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) memastikan sebanyak 10 emiten akan memperdagangkan sebagian sahamnya ke publik pada semester I tahun 2017 melalui proses penawaran umum saham perdana (initial public offering) atau IPO. Hal itu karena sepuluh emiten tersebut merencanakan untuk menggunakan laporan keuangan pada Desember 2016, sehingga maksimal mereka dapat menawarkan saham ke publik hingga akhir semester 1 2017.
“Mungkin minimal 10 perusahaan ada,” ujar Direktur Penilaian Perusahaan BEI Samsul Hidayat di Bursa Efek Indonesia, Senin, 1 Desember 2016. “Artinya baru menyatakan pakai buku Desember. Kan nanti ada juga yang pakai buku Januari, Februari, Maret.”
Meski demikian, Samsul masih enggan untuk menyebutkan siapa saja nama-nama perusahaan itu. “Saya belum bisa sebutkan. Sektornya beragam,” katanya
Bursa Efek menargetkan ada 35 emiten yang melakukan IPO tahun depan. Pada 2016, awalnya 35 emiten juga ditargetkan dapat melantai. Namun pada semester 2 BEI merevisi target itu menjadi 25, dan dipastikan hanya 17 emiten yang melantai hingga akhir tahun ini.
Samsul menuturkan, adanya program pengampunan pajak (tax amnesty) memberikan rasa percaya diri bagi emiten untuk go publik. “TA ini semakin menambah keyakinan mereka bahwa instrumen yang diterbitkan bisa diserap oleh publik,” ucapnya.
Selain itu, untuk lebih memperkuat rasa optimistis calon emiten, Bursa Efek juga memberikan beberapa insentif hingga akhir periode tax amnesty, yakni sampai Maret 2017 dan beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan BEI atas persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.
“Insentif terkait masalah kemudahan untuk net tangible aset dan kemudahan untuk free float, dan juga kemudahan dari sisi biaya initial public listing,” kata Samsul.
Sebelumnya, BEI mengeluarkan kebijakan perpanjangan waktu pemenuhan saham publik atau free float sebanyak 7,5 persen sampai akhir Maret 2017, karena masih ada sekitar 28 emiten yang belum memenuhi ketentuan free float. Ketentuan free float 7,5 persen tercantum dalam Surat Keputusan Direksi BEI Nomor Kep-00001/BEI/01-2014.
Dalam ketentuan itu, BEI juga meminta emiten untuk melepas 50 juta saham dari modal yang disetor, dengan jumlah pemegang saham minimal 300 yang memiliki rekening di Bursa Efek. Adapun untuk diskon biaya pencatatan saham (listing fee) BEI juga memberikan insentif diskon sebesar 50 persen dari biaya pencatatan hingga akhir periode tax amnesty, yakni Maret 2017. Saat ini biaya listing fee di bursa sekitar Rp 150 juta hingga Rp 250 juta. Diskon ini berlaku bagi papan pengembangan maupun papan utama di Bursa Efek.
DESTRIANITA
Menteri Susi: Satgas 115 Akan Ditambah Fungsinya
Bisnis, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan Satgas 115 akan segera berubah fungsi. Jika sebelumnya hanya mengurusi illegal unregistered dan unreported fisihing (IUU), maka perubahan fungsi akan membuat Satgas 115 mengurusi ocean crimes.
"Sebelum akhir tahun, Satgas 115 berubah dari untuk illegal fishing jadi untuk ocean crimes," kata Susi Pudjiastuti saat ditemui di Hotel Mulia, Jakarta Selatan, Kamis, 1 Desember 2016.
Susi menambahkan kalau Satgas 115 sudah berubah menjadi mengurusi ocean crimes, maka masalah penyelundupan lewat laut akan diatasi oleh Satgas. "Bakamla nanti jadi salah satu komponen penting di sana," ujar Susi.
Namun, Susi menuturkan, wacana penambahan wilayah kerja Satgas ini belum ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo, sehingga masih belum bisa dikatakan sesuatu yang pasti. "Ini belum fix," ucap dia.
Ketika ditanyakan apakah status dari Satgas 115 akan berubah jika terjadi perubahan fungsi, Susi menjawab hal itu tidak akan mengubah status lembaga ini. "Tidak (mengubah status)," tutur Susi.
Satgas 115 merupakan tim yang terdiri dari sejumlah instansi, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Keamanan Laut, Kejaksaan, TNI Angkatan Laut, dan Kepolisian RI. Satgas 115 berada di bawah Presiden dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sebagai Komandan Satgas.
DIKO OKTARA
Rabu, 30 November 2016
Hingga Akhir 2016, Ada 17 Emiten Baru Melantai di Bursa
Bisnis, Jakarta -Bursa Efek Indonesia mengumumkan hingga akhir 2016 hanya ada 17 emiten baru yang memperdagangkan sahamnya ke publik melalui penawaran umum saham perdana atau initial public offering (IPO). Hingga saat ini baru 14 emiten yang sudah memperdagangkan sahamnya di Bursa Efek.
“Sampai akhir tahun 17 emiten, yang tiga masih dalam progres (pipeline),” kata Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Samsul Hidayat di Gedung BEI, Kamis, 1 Desember 2016.
Adapun tiga emiten yang masih menunggu untuk pencatatan saham bulan ini antara lain PT Prodia Widyahusada Tbk, PT Forza Land Indonesia Tbk, dan PT Bintang Oto Global.
Untuk diketahui, pada Rabu kemarin, PT Prodia Widyahusada Tbk kemarin mulai menggelar penawaran umum perdana saham atau IPO seharga Rp 6.500 per lembar saham.
Perseroan melepas sebanyak 187,5 juta lembar saham atau 20 persen dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Sehingga diperkirakan dari aksi korporasi itu mereka memperoleh dana sekitar Rp 1,22 triliun.
Adapun PT Forza Land Indonesia Tbk menawarkan sebanyak 312,5 juta lembar saham atau setara 20 persen dari total modal yang ditempatkan. Adapun harga penawaran dalam IPO tersebut ditetapkan sekitar Rp 300 hingga Rp 350 per lembar saham, sehingga target perolehan dana sekitar Rp 93,7 miliar hingga Rp 109,3 miliar.
Yang ketiga, PT Bintang Oto Global juga berniat melakukan IPO dengan melepas sebanyak-banyaknya 1,8 miliar lembar saham atau sebanyak-banyaknya 47,37 persen dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh, setelah penawaran umum dengan harga Rp 100 per lembar saham.
BEI pada awalnya menargetkan ada sebanyak 35 emiten baru yang melantai di Bursa melalui proses IPO di 2016. Namun kemudian, BEI merevisi target menjadi 25 emiten, dan hingga akhir tahun dipastikan hanya terealisasi 17 emiten.
DESTRIANITA
Fed Rate Diprediksi Naik, LPS: Indonesia Masih Kompetitif
Bisnis, Jakarta - Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Destry Damayanti angkat bicara terkait prediksi kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat atau Fed Fund Rate (FFR). Menurut dia, dengan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) atau 7-Day Reverse Repo Rate sebesar 4,75 persen, Indonesia masih cukup kompetitif.
Destry mengatakan, kebijakan untuk menaikkan 7-Day Reverse Repo Rate harus dilihat dari berbagai aspek. Saat ini, dia menilai, persepsi resiko sedang meningkat.
Namun, menurut Destry, momentum pertumbuhan dalam negeri sedang terjadi. Karena itu, dia mengatakan, BI harus melihat semua aspek yang ada secara seimbang sebelum menaikkan suku bunganya.
Destry menyarankan regulator harus bisa memperhatikan keseimbangan dalam mengambil suatu kebijakan. “Kita jangan mentang-mentang di sana suku bunga naik, kita juga naik. Kan kita punya stance. Saya rasa, BI punya banyak pertimbangan (untuk menaikkan suku bunga)," tuturnya saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu, 30 November 2016.
Suku bunga, menurut Destry, terutama suku bunga kredit, sulit dipatok karena tergantung kondisi pasar. Saat ini, dengan menangnya Donald Trump dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat, persepsi risiko bergerak naik. "Apalagi, di AS, ada kecenderungan kenaikan suku bunga yang agresif. Itu berpengaruh ke sektor keuangan," tuturnya.
Apalagi, kata Destry, Indonesia merupakan salah satu emerging market yang mendapatkan arus modal masuk cukup tinggi dari asing. Karena itu, suku bunga yang rendah merupakan salah satu cara untuk menahan arus keluar. "Itu market dan market tidak bisa dilawan. Terkait suku bunga, dalam kondisi begini, kita harus melihat pergerakan market.”
Saat ini, menurut Destry, penurunan biaya dana (cost of fund) perbankan juga flat. Bulan lalu, cost of fund perbankan secara keseluruhan turun cukup dalam, mencapai lebih dari 20 basis poin. Bulan ini, penurunan cost of fund berada di kisaran 4 basis poin. "Bottom-nya suku bunga di sini. Perbankan juga sudah nyaman dengan posisi sekarang," katanya.
ANGELINA ANJAR SAWITRI
Boediono: APBN Sering Jadi Sasaran Tarik-menarik Politik
Bisnis, Jakarta - Menteri Keuangan periode 2001-2004, Boediono, mengatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selama ini merupakan sasaran tarik-menarik politik. "Saya berpesan agar hati-hati supaya tidak lepas kendali lagi," katanya dalam Seminar Nasional Tantangan Pengelolaan APBN dari Masa ke Masa di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu, 30 November 2016.
Boediono menceritakan, pada 1950-1960, APBN menjadi bagian dari suatu problem, bukan suatu solusi. Pada waktu itu, kata dia, APBN lepas kendali. "Mula-mula tidak terlalu berat. Tapi pada pertengahan 1960 lepas kendali. Ini menjadi tantangan luar biasa bagi pengelola setelah itu," kata Wakil Presiden di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut.
Pada akhir 1960, menurut Boediono, pemerintah berprinsip agar APBN tidak menjadi penyebab krisis. Pada era Presiden Soeharto, muncul konsep anggaran belanja berimbang untuk menghindari APBN lepas kendali karena tarik-menarik politik. "Ini kan ada uang banyak dan menentukan apa dan siapa yang mendapatkan manfaat terbesar," tuturnya.
Saat ini, untuk menjaga APBN, pemerintah mengikuti standar internasional di mana terdiri atas penerimaan, pengeluaran, dan defisit. Hal itu, menurut Boediono, tercantum dalam Undang-Undang Keuangan Negara. "Defisit tidak boleh melebihi 3 persen. Itu kita jiplak dari Uni Eropa. Hutang juga tidak boleh melebihi 60 persen. Nah ini juga jiplak," katanya.
Dalam seminar nasional yang diselenggarakan dalam rangka Hari Oeang Republik Indonesia ke-70 ini, hadir mantan Menteri Keuangan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2005-2010 dan juga Menteri Keuangan saat ini, Sri Mulyani Indrawati. Dalam acara tersebut, hadir pula mantan Menteri Keuangan periode 2013-2014, Chatib Basri.
ANGELINA ANJAR SAWITRI
Selasa, 29 November 2016
Jelang Natal, Sriwijaya Air Group Siapkan 190.790 Kursi
Bisnis, Jakarta - Kelompok bisnis milik keluarga Chandra Lie, Sriwijaya Air Group, menyiapkan 190.790 kursi pesawat tambahan, atau naik 206% dari periode yang sama tahun lalu sebanyak 62.240 kursi guna menghadapi musim liburan Natal dan Tahun Baru 2017.
Senior Manager Corporate Communication Sriwijaya Air Group Agus Soedjono mengatakan kursi tambahan itu tersebar di 1.204 penerbangan ekstra (extra flight), dan mulai dibuka dari 16 Desember 2016 hingga 9 Januari 2017.
“Melalui penambahan extra flight ini, maka beberapa rute menyambut Natal dan tahun baru menjadi lebih banyak, baik untuk wilayah intra Jawa, Kalimantan, Papua, Sulawesi maupun Sumatra,” katanya di Jakarta, Selasa (29 November 2016).
Agus menambahkan rute penerbangan tambahan Sriwijaya Air a.l. Jakarta-Denpasar (pulang pergi/PP) dengan frekuensi terbang menjadi tiga kali, Jakarta-Solo PP dengan frekuensi tiga kali sehari.
Lalu, Jakarta-Kualanamu PP dengan frekuensi tiga kali sehari, Jakarta-Malang PP menjadi empat kali sehari, Jakarta–Jogjakarta PP menjadi tiga kali sehari, Jakarta-Silangit PP menjadi tiga kali sehari.
Kemudian, Jakarta–Semarang PP dengan frekuensi empat kali, Jakarta–Muara Bungo PP menjadi dua kali, Jakarta–Tanjung Pandan PP menjadi lima kali, Jakarta–Pangkalpinang PP menjadi lima kali.
Selain itu, Jakarta–Pontianak dengan frekuensi empat kali, Jakarta–Tanjung Karang PP menjadi lima kali, Kualanamu–Penang PP menjadi dua kali, Ujung Pandang–Jogjakarta PP menjadi dua kali, Ujung Pandang–Denpasar PP menjadi dua kali.
Tak hanya itu, penambahan penerbangan juga dilakukan pada rute Ujung Pandang–Manokwari PP dengan frekuensi dua kali, Manokwari–Sorong PP menjadi dua kali, Ternate–Ambon PP menjadi dua kali.
Sementara untuk NAM Air penambahan dilakukan untuk rute Surabaya–Denpasar PP dengan frekuensi dua kali, Jogjakarta–Pontianak PP menjadi dua kali, dan Jakarta–Semarang PP sebanyak tiga kali.
“Layanan extra flight ini disiapkan jauh hari untuk mengantisipasi kebutuhan pelanggan yang akan sangat tinggi menjelang peak season akhir tahun, sehingga extra flight sudah dibuka sejak awal Desember,” ujar Agus.
Dia juga berharap para pelanggan dapat segera melakukan pemesanan agar liburan Natal dan tahun baru dapat berjalan lancar, sekaligus menghindari kemungkinan tidak mendapatkan tiket yang diinginkan.
Pada saat bersamaan, Sriwijaya Air Group juga masih memantau perkembangan permintaan jasa angkutan udara. Menurut Agus, tidak menutup kemungkinan Sriwijaya Air Group akan menambah kembali layanan penerbangan tambahan.
“Apabila terjadi lonjakan permintaan, tidak menutup kemungkinan Sriwijaya Air dan NAM Air akan kembali menyediakan tambahan lagi extra flight. Apalagi, layanan extra flight ini sifatnya flexible respons,” tuturnya.
Asal tahu saja, Sriwijaya Air akan mengoperasikan pesawat Boeing 737-800NG dengan kapasitas 189 kursi untuk layanan extra flight. Sementara NAM Air akan mengoperasikan Boeing 737-500 berkapasitas 120 kursi.
BISNIS
Sri Mulyani Akhirnya Lantik Direktur Kepatuhan Internal
Bisnis, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya melantik Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA) Direktorat Jenderal Pajak hari ini. Jabatan yang sudah kosong sejak Juni tersebut dianggap sebagai alasan pengawasan internal di Ditjen Pajak lemah.
Kelemahan pengawasan internal itu pun akhirnya membuat salah satu pegawai Ditjen Pajak, yakni Kepala Sub Direktorat Bukti Permulaan Penegakan Hukum Ditjen Pajak Handang Soekarno berani menerima uang US$ 148.500 dari Direktur PT Eka Prima Ekspor Indonesia Rajesh Rajamohan Nair yang kemudian tertangkap tangan oleh KPK.
"Ini adalah posisi yang saat ini tengah disorot, apakah di dalam Ditjen Pajak kita memiliki kemampuan untuk mengawasi agar kita mampu patuh secara diri sendiri, baik kepatuhan terhadap business process yang telah kita sepakati maupun terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang kita percaya," kata Sri Mulyani, saat pelantikan, Selasa, 29 November 2016, di Kementerian Keuangan, Jakarta.
Menurut Sri Mulyani, Direktorat KITSDA diciptakan saat dirinya menjabat sebagai Menteri Keuangan sepuluh tahun yang lalu. "Ini menjadi ironi, sesudah lebih dari sepuluh tahun, kita masih harus mengingatkan. Apakah dengan membentuk direktorat ini, kita mampu berubah dari dalam? Dalam pidato Presiden, terdapat istilah revolusi mental," ujarnya.
Sri Mulyani berpesan kepada Harry Gumelar, Direktur KITSDA yang baru saja dilantik, agar menjalankan tugasnya tersebut secara penuh tanpa kompromi. "Saya tahu ini tidak mudah. Apalagi anda berasal dari dalam dan kenal semua pejabat. Dalam budaya Indonesia, untuk mengingatkan teman dan bisa menegakkan check and balance sangat sulit," tuturnya.
Menurut Sri Mulyani, ada banyak alasan dalam pertemanan tersebut yang kemudian menjadi alat bagi pegawai Ditjen Pajak untuk tidak menghormati fungsinya. "Pertemanan dan rasa solidaritas diwujudkan dalam bentuk yang salah, yaitu kompromi pada prinsip. Pertemanan penting dan harus terus dijaga, tapi wujudnya jangan di tempat yang salah," katanya.
Saat ditemui usai pelantikan, Harry menyatakan rasa terima kasihnya kepada Sri Mulyani yang mempercayakan jabatan Direktur KITSDA kepadanya. "Wajar kalau Bu Menteri menaruh harapan besar. Tapi, seorang Harry tidak bisa buat Ditjen Pajak lebih baik. Seluruh komponen Ditjen Pajak harus komitmen bersama-sama," ujarnya.
Ke depan, Harry berencana untuk melakukan pendekatan kepada seluruh pegawai Ditjen Pajak agar menjadi lebih baik dalam menjalankan tugasnya. "Transformasi sumber daya aparatur dan kelembagaan penting. Dari dalam sudah harus punya integritas yang baik. Ada yang greedy, itu kan sekian persen. Itu harus kita jaga betul," katanya.
ANGELINA ANJAR SAWITRI